800px-Sabah_in_Malaysia.svg

Hampir sebulan ini kita digegerkan dengan pemberitaan terkait pertikaian antara Pemerintah Federasi Malaysia dan Kesultanan Sulu dimana Sultanate of Sulu mengklaim bahwa Sabah adalah bagian dari wilayahnya. Sebenarnya masalah perebutan dan klaim yang dilakukan oleh Filipina atas nama Kesultanan Sulu ini pernah terjadi sebelumnya yaitu pada masa Presiden Filipina Diosdado Macapagal pada tahun 1962, namun klaim ini berlarut-larut dari tahun ke tahun.

Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita perlu mengenal terlebih dahulu Negara Bagian Sabah secara sekilas beserta seiris sejarahnya. Ya, Sabah adalah salah satu dari 13 negara bagian Malaysia dimana negara bagian ini apabila di lihat pada peta tepat berada di utara Pulau Kalimantan dan di kepala burungnya. Seperti yang dikutip oleh Wikipedia, negara bagian ini mulanya adalah dikuasai oleh Kesultanan Brunei Darusallam pada 1473 s/d 1658, kemudian wilayah Sabah ini diberikan oleh Kesultanan Brunei Darusalam kepada Kesultanan Sulu atas jasa Sultan Sulu dalam meredam pertikaian yang terjadi di Kesultanan Brunei pada saat itu. Berlanjut pada 1761, Alexander Darlympe seorang pejabat dari British East India Company menandatangani perjanjian dengan Sultan Sulu untuk menyewa wilayah Sabah sebagai pos perdagangan mereka dengan nilai sewa per tahun adalah sekitar US$ 1.600. Pada 1846 pantai barat Sabah yaitu Pulau Labuan diserahkan ke pihak Kerajaan Inggris dan daerah tersebut menjadi daerah kekuasaan Inggris di tahun 1848. Beberapa tahun kemudian, terjadi serangkaian hak sewa atas Sabah dimana hak sewa itu akhirnya jatuh kepada Alfred Dent pendiri British North Borneo Company. Sejarah Sabah berlanjut pada tahun 1885 dimana Kerajaan Inggris, Spanyol, dan Jerman menandatangani Protokol Madrid yang mengatur tentang pengakuan kedaulatan Spanyol di Kepulauan Sulu dimana pengakuan ini ditukar oleh Spanyol untuk melepaskan segala klaimnya atas North Borneo (nama lain dari Sabah) untuk mendukung Kerajaan Inggris. Pada 1888, Sabah menjadi bagian protectorat Kerajaan Inggris dimana selanjutnya Inggris menjadikan daerah ini sebagai jajahan mereka.

Setelah Inggris meninggalkan Sabah dan wilayah tersebut menjadi Malaysia berdasarkan hasil referendum yang dilakukan Kerajaan Inggris kepada rakyat Sabah dimana mereka (rakyat Sabah) ingin bergabung dengan Malaysia daripada menjadi bagian dari Kesultanan Sabah, bersama-sama dengan Federasi Malaya, Serawak dan Singapura pada 16 September 1963 membentuk Federasi Malaysia Merdeka atau hari ini sering diperingati sebagai Hari Malaysia atau Malaysia Day. Hal ini jangan sampai menimbulkan kebingungan, karena Hari Kemerdekaan Malaysia adalah pada 31 Agustus 1957 sementara itu Hari Malaysia atau Malaysia Day adalah pada tanggal 16 September 1963 yang sudah dijelaskan tadi.

Walaupun Malaysia sudah memproklamirkan kemerdekaan Sabah menjadi wilayah Malaysia namun setiap tahunnya Pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Malaysia di Filipina mengeluarkan cek senilai MYR 5.300 (sekitar Rp 16.000.000,-) sebagai balas jasa atas waris Sultan Sulu. Dimana di pihak Malaysia jumlah tersebut sebagai pembayaran atas penyerahan wilayah Sabah ke Malaysia dimana sebagai bentuk perpindahan hak, sementara Kesultanan Sulu menganggap bahwa pembayaran tahunan tersebut adalah sewa Malaysia atas Sabah. Tentunya untuk area seluas 73.631 km2 dengan kekayaan sumber daya alam berlimpah bukanlah jumlah yang layak untuk saat ini sehingga Kesultanan Sulu pada tahun 2010 meminta Malaysia membayar sewa per bulannya menjadi USD 1 Miliar walaupun Malaysia mengacuhkan permintaan tersebut.

Melihat fakta-fakta diatas, Malaysia tentunya berada pada posisi yang lebih mapan dan aman ketika nanti suatu saat Kesultananan Sulu membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Kesultanan Sulu sendiri bukanlah sebuah negara berdaulat melainkan adalah sebuah bagian dari sebuah Negara Berdaulat Republik Filipina dimana secara hukum sangat lemah untuk mengklaim bahwa Sabah milik “Negara” mereka. Dasar lain adalah hak menentukan nasib sendiri (right of self determination) sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBN No. 1514/1960 dan Kovenan Hak-hak Sipil & Politik (CCPR). Right of self determination adalah sebuah prinsip hukum internasional yang ditemukan sebagai norma dalam berbagai perjanjian internasional tentang HAM tertentu dan hak ini menyatakan bahwa semua negara (all states) dan semua bangsa (all people) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi , sosial dan budaya mereka sendiri, dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok (ringkasan definisi ini disadur dari blog dangerof patani.blogspot.com artikel “Bangsa Patani Dalam Menentukan Nasibnya Sendiri). Faktanya hak ini telah dilakukan pada awal tahun 1963 melalui referendum yang diakui PBB dimana memutuskan Sarawak dan Sabah adalah menjadi bagian dari Malaysia.

Mengutip dari website www.freemalaysiatoday.com, disampaikan bahwa pada tahun 1976 Presiden Ferdinand Marcoz menyatakan bahwa negaranya telah merelakan kepemilikan Sabah dan Sarawak kepada Malaysia dan selanjutnya Pemerintah Filipina melakukan amandemen pada konstitusi mereka dengan menghilangkan frase by historical and legal rights yang merupakan definisi dari wilayah Filipina. Senate Bill No. 206 pun juga mendefinisikan ulang bahwa lembaga legislatif Filipina ini mengeluarkan Sabah dari wilayah batas Filipina. Masih dari kutipan website yang sama diatas, hal yang bisa membuat Malaysia lebih kuat dari sisi hukum internasional adalah adanya “continued administration of the dispute territory” atau kekuasaan administrasi lanjutan pada wilayah sengketa. Dimana kita tahu semua bahwa pada 17 Desember 2002 silam International Court of Justice memenangkan Malaysia sebagai pihak yang syah menguasai Pulau Sipadan dan Ligitan sehingga menjadi catatan penting bagi Mahkamah Internasional bahwa pulau-pulau ini adalah bagian dari Sabah.

Diatas kertas Malaysia tidak perlu cemas untuk kehilangan wilayah Sabah ini, namun untuk bisa mengurangi korban yang terus berjatuhan dari kedua belah pihak baik dari Kerajaan Malaysia dan Kesultanan Sulu maka Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Filipina harus segera bertindak untuk melakukan diplomasi melalui negosiasi-negosiasi yang baik dan mengedepankan solusi damai atas perseteruan Sultanate of Sulu dan Malaysia ini, apalagi Malaysia dan Filipina adalah negara satu rumpun bersama negara ASEAN lainnya sehingga dengan memanasnya hubungan kedua negara sangat berpotensi mengganggu situasi politik dan ekonomi kawasan sehingga kedua pihak wajib mengamalkan traktat damai ASEAN yaitu The Treaty of Amity and Cooperation in South East Asia yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Bagi Indonesia sendiri, ini dijadikan sebuah pelajaran penting bagaimana kita menjaga dan menegaskan kembali wilayah-wilayah perbatasan kita apalagi Indonesia sudah dihentakan dengan beralihnya kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Negeri Jiran, serta tidak cukup sampai disitu kita juga perlu melakukan pembenahan-pembenahan yang mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat kita di wilayah perbatasan.

Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s